PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WIKA Gedung) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan dan Revitalisasi Pengelolaan Lahan penyediaan huian terjangkau, di Jakarta, Jumat (18/11).
Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengemukakan, penugasan kepada Sarana Jaya dalam penyediaan hunian terjangkau adalah prioritas yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sarana Jaya banyak memperoleh penugasan dari proyek Pemprov DKI yang bersifat strategis, di antaranya Hunian Terjangkau ini. Program ini merupakan prioritas utama pembangunan DKI Jakarta," ungkapnya.
Hunian terjangkau merupakan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebelumnya, program tersebut bernama Rumah DP 0 Rupiah yang menjadi unggulan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Setelah Heru Budi Hartono dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, berganti nama menjadi Hunian Terjangkau.
Nantinya lahan-lahan yang akan dikembangkan merupakan lahan milik Sarana Jaya, WIKA Gedung. Tidak menutup kemungkinan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Semua lahan alternatif ini kami akan lakukan kajian untuk penyediaan Hunian Terjangkau," kata Agus.
Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Hadian Pramudita menuturkan, nota kesepahaman ini dapat menjadi kontribusi pihaknya dan Sarana Jaya dalam berperan menyediakan hunian terjangkau warga Jakarta.
Ia juga berharap dengan adanya MoU ini menjadi awal dalam pengembangan proyek-proyek yang bersifat komersial di masa mendatang.
"Kerja sama dengan Sarana Jaya ini bisa membuat pengembangan revitalisasi lahan-lahan atau lokasi yang ada di DKI yang selama ini belum dimanfaatkan optimalkan," pungkasnya. (OL-8)
