17 November 2022, 21:03 WIB

Kepada Anggota DPR, Forkopi: Pihaknya Tolak Pengawasan Koperasi oleh OJK


mediaindonesia.com | Ekonomi

Ist
 Ist
Perwakilan Forkopi bertemu dengan anggota DPR RI dari Fraksi PPP di lantai 15 Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Kamis (17/11).

FORUM Koperasi Indonesia (Forkopi) menyampaikan aspirasi penolakan pengawasan koperasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Aspirasi Forkopi tersebut disampaikan langsung ke anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, pada Kamis (17/11).

Aspirasi disampaikan melalui audiensi Forkopi kepada Fraksi PPP DPR RI yang diterima langsung oleh H. Achmad Baidowi,S. Sos, (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI) dan Wakil Ketua Baleg DPR RI) dan Dra. Hj.Wartiah, M.Pd (Anggota Fraksi PPP DPR RI dan Panja RUU PPSK) di lantai 15 Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta.

Mewakili Forkopi dan 15 perwakilan koperasi Indonesia, Ketua Umum Presidium Forkopi, Andy A Djunaid, mengawali penyampaian aspirasi dan pendapat merespons beberapa ketentuan dalam pasal RUU PPSK yang dapat menghilangkan jatidiri koperasi. 

Andy menyampaikan kegelisahan koperasi atas RUU P2SK. Andy yang juga Ketua Kospin Jasa Pekalongan. menyampaikan kekhawatiran jika RUU P2SK terutama pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan.

Baca juga: Forkopi Tolak RUU P2SK dan Minta Koperasi Tak Masuk Sektor Keuangan

"Pengawasan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi untuk menghilangkan jati diri koperasi," katanya.

"Sampai saat ini ada 2.300 koperasi yang tergabung di Forkopi dengan anggota lebih dari 30 juta orang. Mereka bergerak masif karena khawatir koperasi akan kehilangan jati dirinya" ujar Andy.

Andy mengatakan, koperasi lahir dari gerakan moral dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ia mengkhawatirkan  OJK yang selama ini menerapkan manajemen risiko di  lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan berbasis modal akan mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan benefit bagi anggota koperasi.

Pola Pengawasan

Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa pengawasan OJK bukan solusi. Karena menurutnya sampai saat ini banyak lembaga yang diawasi oleh OJK, yang juga menimbulkan masalah besar bagi nasabahnya. Karenanya, ia menilai bahwa seharusnya koperasi diperkuat melalui pengawasan Kemenkop UKM.

"Jika saat ini ada sembilan koperasi bermasalah maka sebetulnya yang barus dikuatkan adalah Kemenkop yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi," katanya.

"Kita juga elemen koperasi bisa duduk bersama untuk membentuk pengawasan yang efektif di koperasi tanpa menghilangkan jati diri koperasi" tegas Andy.

Ia mengatakan telah 75 tahun koperasi menjadi milik masyarakat Indonesia, koperasi saat ini tetap menjadi milik rakyat sedangkan perbankan saat ini hampir 97% dimiliki oleh asing sementara koperasi tetap akan menjadi milik rakyat kebanyakan.

"Dua model yang saya sampaikan tadi tentu pola pengawasannya harus berbeda. Jika kita masih mencintai kultur bangsa ini maka kita minta pasal yang mengatur koperasi dikeluarkan dari RUU P2SK sedangkan koperasi tetap diatur pada RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dalam pembahasan" pungkasnya.

Sementar itu, Kamaruddin Batubara, mewakili kelompok Koperasi Syariah mengawali pernyataannya dengan mengutip artikel Bung Hatta 'tahun 1943 yang menyatakan banyak orang mendirikan per-sekutuan perusahaan diberi nama koperasi, tetapi badan itu pada dasarnya bukan koperasi.

"Keadaan ini bisa merusak di kemudian hari dan juga mengganggu kesuburan hidup koperasi. Di zaman yang lalu nama koperasi banyak rusak karena hal itu," jelas Kamaruddin Batubara yang mengutip ucapan Bung Hatta.

Kamaruddin manambahkan, mengapa dirinya mengutip pesan Bung Hatta, karena menurutnya lahirnya pasal pasal 191, 192 dan 298 dalam RUU P2SK tidak lepas dari karena karena ulah 9 koperasi bermasalah.

"Menurutnya ada 127 ribu  koperasi dan 69 ribu koperasi simpan pinjam, di antara ribuan koperasi yang baik hanya segelintir koperasi yang bermasalah," tegas Kamaruddin.

”Hari ini kami tetap eksis, Pak Andi Kospin Jasa, Pak Stephanus dari CU (Credit Union), kami dari Koperasi BMI yang kami lakukan ini seperti kata Bung Hatta, koperasi itu tidak hanya bicara soal keuntungan, tidak hanya bicara soal laba, tetapi ada manfaat ada benefit, ini tertuang di pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, tentang fungsi dan peran koperasi bahwa selain ekonomi ada juga sosial,” ujar Kambara sapaan akrab penerima Anugerah Satya Lancana Wira Karya dari Presiden RI 2018 ini.

Kamaruddin juga menegaskan,"Kekhawatiran saya bukan pada soal pengawasannya, pengawasan penting. Tapi pengawasan harus dilaksanakan oleh institusi yang memang dari awal mengerti, memahami prinsip, nilai dan jati diri koperasi. Pengawasan ada di Kemenkopukm, hanya perlu diperkuat kembali bidang pengawasan di Kemenkop UKM."

Dari Undang-undang, peraturan pemerintah dan permenkop Kambara menyatakan bahwa Kemenkop UK memang punya kewenangan mengawasi koperasi di Indonesia.

Menurutnya, jika jika ada statement yang menyatakan Kemenkop UKM tidak punya kewenangan untuk mengawasi hal ini tentu kurang tepat.

Kamaruddin juga menyarankan agar koperasi tetap di bawah Kemenkopukm terutama koperasi yang hanya melayani anggota saja atau sering disebut dengan close loop model.

Kemudian mewakili Koperasi Kresdit, Stephanus, menegaskan dihadapan Fraksi PPP bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan baru kemudian kumpulan uang.

Bergesernya pengawasan koperasi pada OJK tentu menggeser manajemen risiko yang mempertimbangkan nilai-nilai koperasi menjadi bergeser dengan menempatkan uang di atas segalanya.

Lebih lanjut Stephanus mengatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi akan menghilang seiring dengan pemberlakuan manajemen risiko yang semata-mata berbasis uang.

Dari PBMTI, Budi Santoso menyampaikan aspirasi dengan menjelaskan apa beda perbankan dengan koperasi.

Menurut Budi, koperasi melayani anggotanya karena ia juga pemilik dari koperasi, ini tentu beda dengan perbankan yang menempatkan nasabah sebagai pihak lain yang dilayani dan pemilik modal harus diamankan secara ketat dan hanya berhitung soal terminologi bisnis untung rugi semata.

”Di koperasi aspek sosial menjadi pertimbangan selain pertimbangan bisnis,” ujar Budi.

”Di koperasi prinsip profit dan benefit harus berjalan seirama, kami berharap pasal-pasal 191, 192 dan 298 dikeluarkan dari RUU PPSK dan masuk dalam RUU Perkoperasian," katanya.

"Sementara RUU Perkoperasian harus diatur sebaik mungkin untuk menjaga tegaknya prinsip dan nilai koperasi tetap terjaga,” pungkas Budi.

Menutup acara audiensi Forkopi dan Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menyambut baik penyampaian aspirasi ini dan akan ikut memperjuangkan aspirasi koperasi Indonesia.

"Kami pastikan Fraksi PPP akan terus bersama dengan teman-teman koperasi, kita akan terus menghimpun data dan argumen-argumen memperkuat perjuangan teman-teman koperasi, apalagi saya sendiri juga angota koperasi," kata Achmad Baidowi. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT