DI tengah tantangan risiko krisis pangan global yang melanda berbagai negara, lemerintah terus melakukan berbagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan program food Estate yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
Sampai saat ini, berbagai Kementerian, seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bekerja sama untuk menjalankan Program yang tergolong dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan, kedaulatan, kemandirian pangan dan mendorong kesejahteraan petani.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara meyakini, di tengah situasi dunia dan berbagai macam konflik internasional yang terjadi, hal itu dapat memicu krisis pangan.
Kondisi ini dapat berujung pada resesi ekonomi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, dibutuhkan peningkatan produktivitas pangan sebagai bekal menghadapi krisis tersebut.
"Program food estate yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian, termasuk Kementan, seharusnya mampu menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian di Indonesia. Melalui produktivitas hasil pertanian yang tinggi, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan resesi ekonomi," ujar Surya, Selasa (15/11).
Menurut Surya, dalam persepektif ekonomi makro, peningkatan produktivitas pangan melalui program food estate akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian.
"Peningkatan produktivitas pangan dapat menghindarkan Indonesia dari ketergantungan terhadap produk impor pangan. Karena kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produk pangan dari dalam negeri sendiri," tandasnya
Tak hanya itu, sambung Surya, peningkatan produktivitas pangan melalui program food estate dapat pula membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.
Manfaat lainnya, sambung Surya, ialah membuka peluang ekspor bagi produk pangan Indonesia untuk mengisi kebutuhan pangan di pasar luar negeri.
"Apabila ekspor pangan ini dapat dilaksanankan secara masif tentunya akan menurunkan angka defisit hingga menjadi surplus neraca perdagagan Indonesia. Surplus neraca perdangan ini dapat pula membantu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Surya, dirinya berharap agar berbagai upaya mulai dari peningkatan anggaran, pembangunan infrastuktur, hingga riset, untuk pengembangan program food estate mesti dilaksanakan lebih serius lagi oleh pemerintah.
"Terlebih mengingat berbagai negara di dunia yang sedang mengahdapi ancaman krisis pangan dan resesi ekonomi, serta mengingat besarnya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari program food estate, maka program ini menjadi lebih penting lagi untuk membangun perekonomian Indonesia kedepannya," pungkasnya.
Untuk diketahui, keberhasilan program food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau meningkatkan produktivitas pertanian padi pada 2020 sebesar 38.128 ton GKG dari 76.530 ton GKG menjadi 114.658 Ton GKG.
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menuturkan food estate di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatra Utara telah berjalan dengan baik dan berhasil memperkuat ketahanan pangan.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementab Ali Jamil menambahkan, hinga saat ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan food estate sepanjang ada alokasi anggarannya.
Ia menyebut, adanya food estate dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, omoditas yang dikembangkan dalam food estate bisa beragam seperti tanaman pangan, hortikultura dan lainnya. (OL-8)
