09 September 2022, 17:18 WIB

Masyarakat Diminta Berhati-hati saat Akses Layanan Keuangan Digital


mediaindonesia.com | Ekonomi

Antara
 Antara
Ilustrasi OJK


CEO Ethis Ronald Yusuf Wijaya meminta masyarakat berhati-hati saat mengakses layanan keuangan digital. Di saat kebutuhan masyarakat terhadap fintech peer-to-peer financing kian tinggi, kata Ronald, praktik penipuan semakin marak. Setidaknya terdapat 17 platform aplikasi pinjol ilegal yang disinyalir mereplikasi Ethis. 

“Para pelapor menemukan aplikasi Ethis di Play Store dengan nama Ethis Finance yang menawarkan pinjaman online. Kami ingin menyampaikan bahwa hal itu adalah perbuatan yang ilegal,” kata Ronald dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Driver Ojol Tetap Demo Meski Tarif Naik, Apa Alasannya?

Menurut dia, pelaku penipuan berani menggunakan alamat kantor Ethis Fintek Indonesia untuk meyakinkan para korban. Padahal, platform fintech peer-to-peer financing syariah tersebut masih dalam tahap pengembangan dan pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Saya sampaikan bahwa aplikasi Ethis belum tersedia untuk diunduh oleh masyarakat. Segera setelah ready kami akan mengumumkan kepada masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, Ethis bergerak di bidang pembiayaan produktif bagi UKM yang sudah memiliki izin dari OJK dan bukan lembaga pinjam meminjam online (pinjaman konsumtif atau pinjaman tunai). 

“Kami meminta meminta masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengakses layananan keuangan digital," imbuh dia. 

Ronald menegaskan, pihaknya telah melaporkan berbagai temuan tersebut kepada pihak kepolisian serta lembaga terkait seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan bukti pengaduan dari masyarakat. 

Baca juga: Kolaborasi KAI Properti-Diamondland Development Kembangkan Kawasan TOD Stasiun Kemayoran

Modus operandi dari aplikasi Ethis Finance ialah peminjam diminta mentransfer uang sebesar Rp1 juta sebagai dana deposit dan Rp2.550.000 sebagai pengganti tanda tangan survei. Peminjam bahkan diminta mengirimkan dana Rp7 juta untuk kelebihan dana yang masuk di akun yang sebenarnya merupakan dana fiktif. 

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Togam L Tobing menegaskan AFPI telah berkoordinasi dengan SWI untuk dapat melakukan pemblokiran kepada situs atau aplikasi ilegal. (RO/A-3)

BERITA TERKAIT