KETIDAKPASTIAN perekonomian dunia terus membayangi menyusul belum ditemukannya jalan keluar untuk memperbaiki rantai pasok pangan dan energi dunia hingga saat ini. Inflasi tinggi dan bahkan resesi terus menyebar ke negara-negara yang bahkan tergolong maju.
Indonesia terbilang mampu mengatasi tekanan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan kedua sebesar 5,44%.
Tingkat pertumbuhan ini termasuk tertinggi pada G20 dan ASEAN karena banyak negara maju dan negara emerging justru mengalami revisi pertumbuhan menurun akibat tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter.
Inflasi Indonesia misalnya masih di tingkat moderat 4,94% pada Juli 2022, lebih rendah ketimbang inflasi di Turki (79,6%), Argentina (71,0%), Brazil (10,1%), Meksiko (8,2%), dan India (6,7%).
Relatif terjaga tapi inflasi 4,94% itu cukup memberatkan perekonomian sebagian besar masyarakat tidak mampu. Karena itu, awal pekan ini pemerintah mengumumkan penambahan bantalan sosial Rp24,17 triliun untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga-harga.
Dana ini akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial kepada 20,65 juta keluarga miskin dan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 16 juta pekerja (berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta).
Juga ada kebijakan 2% DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bantuan hibah) sebesar Rp2,11 triliun untuk subsidi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.
Semua upaya perlindungan sosial ini, menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Budi Gunawan, karena pemerintah fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke semua negara. Pemerintah mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” ujar Budi Gunawan.
Dinikmati orang kaya
Penambahan bantalan sosial yang diumumkan pemerintah ini tak terlepas dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa subsidi BBM selama ini sebenarnya sebagian besar dinikmati orang mampu, bahkan termasuk super rich.
“Pola konsumsi BBM bersubsidi selama ini ternyata mengakibatkan kesenjangan semakin tinggi di masyarakat kita,” kata Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (30/8).
Ini dikonfimasi kajian ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.
Menurutnya, meski tujuan kebijakan subsidi BBM untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan paling efektif.
Dalam jangka panjang, jelas Faisal, subsidi BBM berkepanjangan memicu banyak biaya. “Subsidi energi termasuk bahan bakar minyak, menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial, dan lingkungan yang signifikan serta bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Karena itu, “Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan,” kata Faisal.
Sebelumnya, solusi pengurangan subsidi BBM dengan penyesuaian harga BBM disampaikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro.
Menurut hitungan Ari, pemerintah bisa menaikkan harga BBM sebesar 30%-40%. Kemudian, saat bersamaan, juga bisa dilakukan kebijakan separating equilibrium dengan hanya membolehkan konsumsi BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum, dan logistik.
Menurut Ari, ini merupakan strategic sequential waiting game serupa dengan strategi Presiden Jokowi saat menghadapi wabah pandemi. Yaitu, tidak sepenuhnya dilakukan lockdown, tetapi mengelola situasi sehingga pandemi terkendali sementara ekonomi tetap berjalan.
“Dengan kata lain, ini strategi golden middle road yang selalu diambil pemerintahan Jokowi, yang secara diam-diam dikagumi berbagai institusi dunia, bagaimana Indonesia mengambil keputusan cerdik, tanpa terburu-buru,” tutup Prof Ari Kuncoro. (RO/S3-25)
