03 September 2022, 16:50 WIB

Harga BBM Naik, Buruh: Daya Beli akan Turun


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara
 Antara
Pengemudi motor antre mengisi BBM di SPBU jelang kenaikan harga.

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh pemerintah siang ini. Alasan paling mendasar dari penolakan itu ialah potensi penurunan daya beli masyarakat.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, penaikkan harga BBM bakal menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah hingga 50%. "Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said melalui keterangannya, Sabtu (3/9).

Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Penaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah

Alasan kedua, kata Said, buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu rupah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said ini hanya pemanis agar buruh tidak protes. Menurutnya besaran dana itu tidak akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Said juga mengkhawatirkan dengan kenaikan harga BBM, maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK. Oleh karena itu, KSPI akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022.

Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta parlemen memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. "Pimpinan DPR dan Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," ujar Said.

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10% sampai 13%," pungkasnya.(OL-11)
 

BERITA TERKAIT