03 September 2022, 14:32 WIB

HMI Pustara Harap Subsidi BBM untuk Pengembangan Industri Hilir


mediaindonesia.com | Ekonomi

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sejumlah kendaraan bermotor antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di SPBU di Jakarta, Rabu (31/).

FORMATUR Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat dan Utara (Pustara) Fahmi Muhammad memaklumi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yang disebabkan situasi global yang tidak ideal.

Menurut Fahmi, anggaran subsidi BBM seharusnya dialihkan untuk pengembangan industri hilir. 

“Kenaikan harga BBM yang diwacanakan pemerintah memang menimbulkan protes berbagai elemen masyarakat. Namun, kami memahami urgensi mengapa pemerintah hendak menaikkan harga BBM," jelasnya.

"Dan menurut kami, anggaran subsidi BBM tersebut, seharusnya dialihkan untuk pengembangan industri hilir, yang dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang,” kata Fahmi dalam diskusi bertema ‘Dampak Pengalihan Subsidi BBM terhadap Ketahanan Ekonomi dan Ancaman Krisis Energi’ di Jakarta, Sabtu (3/9). 

Dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan itu, Fahmi mengatakan bahwa dalam menaikkan harga BBM bersubsidi,

Pemerintah Indonesia tentu melihat situasi politik internasional. Terlebih, naiknya BBM disebabkan karena ketegangan beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina juga AS-China. 

Fahmi juga mengulas bahwa sebelumnya Presiden RI Joko Widodo berencana menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar dengan bersepakat akan menebar Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi yang berhak menerimanya, dengan pengalihan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

Bagi Fahmi, kebijakan pemerintah itu dipengaruhi dari keempat negara yang berkonflik sehingga mengganggu stabilitas dan kondisi di Indonesia.

"Sebut saja perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, ketegangan kedua negara tersebut menyebabkan distribusi minyak mentah dari Rusia menjadi terhambat. “Belum lagi kelangkaan pupuk dan gandum di Indonesia, membuat sektor pangan menjadi melemah,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ketegangan yang terjadi antara AS dan China diakibatkan oleh kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, menyebabkan pasokan chip semikonduktor dunia berkurang.

Baca juga: Resmi! Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Naik

Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan.

“Ketegangan dua negara besar tersebut menyebabkan jalur perdagangan menjadi terhambat, sehingga distribusi chip semikonduktor menimbulkan biaya yang tinggi,” terangnya.

“Kelangkaan chip semokonduktor di beberapa negara, khususnya Indonesia, menyebabkan produksi mobil listrik menjadi terganggu. Mengingat, pembuatan mobil listrik menjadi upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi,” sambung Fahmi.

Fahmi menjelaskan, Presiden Jokowi sempat menyampaikan jika negara-negara di dunia, harus tanggap menghadapi krisis global, salah satunya adalah krisis energi.

Untuk itu, tegas Fahmi, krisis global perlu menjadi perhatian pemerintah, sebab Indonesia adalah salah satu negara berkembang.

“Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis energi tentu harus ditopang dengan upaya-upaya yang lain, misalnya memberikan infrastruktur hukum yang baik," ucap Fahmi.

"Selain itu, pengalihan subsidi BBM bisa dialokasikan pada peningkatan pengembangan industri hilir di Indonesia,” paparnya. 

Misalnya saat ini, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia sepakat untuk membuat pabrik chip semikonduktor di Batam sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi krisis energi di Indonesia.

Selain itu industry hilir yang lain juga perlu dikembangkan, agar dapat mengolah kekayaan alam Indonesia menjadi barang jadi yang bernilai tinggi.

Ini akan memberikan pemasukan besar dari pajak dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang. 

Tak hanya itu, usul Fahmi, guna mengantisipasi kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, perlu adanya sinkronisasi data antara lembaga terkait dengan lembaga penyalur. Pemberian bantuan tersebut tentu diharapkan dapat menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat,” pungkas Fahmi. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT