FORUM Supreme Audit Institution (SAI) 20 menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan dan menginformasikan ihwal metode pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem penyampaian yang sederhana menarik perhatian banyak auditor dari negara lain.
Demikian disampaikan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi saat ditemui di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi SAI20 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). "Ini didiskusikan banyak negara dan banyak dari mereka yang mengambil hal-hal penting yang dilakukan Indonesia karena sistem yang kita lakukan itu termasuk bagian dari yang sukses dengan metode IT itu," ujarnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara saat ini dinilai menjadi hal penting. Pasalnya, kondisi krisis yang menimpa dunia telah mendorong ketidakpastian dan merambat pada mekanisme pemanfaatan anggaran yang menjadi dinamis.
Sebab, persoalan krisis ekonomi dunia, baik akibat pandemi covid-19 maupun konflik geopolitik yang terjadi di Eropa Timur mengharuskan pemerintah bertindak cepat melakukan penanganan. Itu menyebabkan kebijakan anggaran menjadi lebih berisiko.
Karenanya, mau tak mau, lembaga audit negara mesti responsif dan menyesuaikan perubahan demi menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara. Melalui forum SAI20, tiap negara anggota dapat bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang digunakan untuk memastikan fungsi pemeriksaan berjalan dengan baik.
Achsanul menyampaikan, BPK bersama dengan SAI dari negara lain juga memiliki fokus yang sama mengenai kebijakan publik penganggaran di masa krisis ini. "Public policy itu menjadi penting, keseragaman (pentingnya peranan audit) ini lah yang akan dilakukan, sehingga kebijakan publik yang akan dilakukan pemerintah itu efektif, kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh negara lain," jelasnya.
Dalam rangka memastikan fungsi-fungsi SAI berjalan optimal, SAI20 juga sepakat mengenai pentingnya penerapan pemeriksaan yang berkelanjutan. Ini dimaksudkan agar setiap temuan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan oleh SAI kepada pemerintah dapat termonitor, sehingga kebijakan publik yang dibuat betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat.
Hal ini, imbuh Achsanul, juga berkaitan erat dengan strategic foresight yang dimiliki BPK. Di mana metode itu memberikan masukan mengenai prakiraan apa yang akan terjadi di masa mendatang kepada pemerintah. Dengan begitu, diharapkan pengambil kebijakan dapat menyusun skenario antisipatif, guna memastikan tata kelola kebijakan anggaran tetap akuntabel.
"Faktanya, banyak dari mereka (SAI negara lain) berdiskusi dengan kita, datang ke kita mencontoh dari kita, termasuk yang IT audit, kita banyak memberikan masukan kepada mereka. Itu termasuk sustainability-nya, makanya ada mitigasi, ada recovery," tuturnya.
Namun dia menekankan, optimalisasi penggunaan anggaran negara hanya akan terwujud apabila lembaga pemeriksa, legislatif, dan pemerintah memiliki kemauan yang sama, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Karena itu, kerja sama dan kolaborasi ketiga pihak dinilai memiliki nilai penting.
"Di sini pemerintah mengeluarkann policy, BPK melakukan pemeriksaan, dan DPR melakukan pengawasan. Apakah hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap pemerintah itu diawasi oleh parlemen, terhadap yang kurang itu diperbaiki, yang bagus itu dilanjutkan, yang belum selesai, bisa (untuk segera) diselesaikan," pungkas Achsanul.
Forum SAI20 diinisiasi oleh BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. SAI20 telah menjadi engagement group dalam G20, sehingga forum ini diharapkan dapat terus berjalan mengiringi perbaikan kebijakan anggaran di tiap negara anggota.
Dua prioritas utama yang dibahas dalam forum SAI20 yakni memitigasi dampak pandemi covid-19 dan mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Pembentukan SAI20 juga bertujuan mempromosikan kolaborasi antara SAI di negara-negara G20 dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi menyesuaikan pengawasan, mengembangkan wawasan, dan memberikan pandangan strategis ke depan untuk mendorong tata kelola ekonomi yang akuntabel, serta mengembangkan platform untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra negara-negara anggota G20 dalam merespon isu-isu global.
Tujuan tersebut mewakili tujuan kebijakan SAI20 untuk mendorong saling pengertian yang lebih kuat di antara SAI masing-masing negara dalam rangka memenuhi komitmen SAI20 dalam menjalankan perannya sebagai mitra yang andal dan strategis bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan meningkatkan tata kelola yang tangguh. (OL-13)
Baca Juga: Investasi Ford untuk Kendaraan Konvensional di Spanyol Ditunda
