SATUAN tugas (Satgas) Peduli Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Projo (Pro Jokowi) diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi upaya kemajuan Indonesia dalam melindungi pekerja migran.
Terlebih masih banyak terjadinya kasus-kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
Demikian dikatakan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi dalam acara launching website www.p2miprojo.com di Jakarta, Jumat (5/8) malam.
"Tugas Satgas P2MI Projo ini melindungi Pekerja Migran Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar kita kan jelas, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus PMI yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi karena masih banyak kejadian-kejadian ini," kata Budi Arie dalam pidatonya.
Wakil Menteri Desa Pembangunan, Daerah dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) ini menegaskan pekerja migran berperan aktif dalam menyumbangkan devisa jumlah sangat besar per tahunnya.
Sumbangan devisa dari pekerja migran ini menjadi yang terbesar setelah sektor migas.
"Menurut data hampir berapa miliar dolar sumbangan dari PMI, terakhir (sekitar) tujuh miliar USD, karena Covid-19, agak menurun. Uang dari Pekerja Migran Indonesia yang di kirimkan ke kampung-kampung sumbangsihnya buat desa kita luar biasa," ujarnya.
Ketua Iluni FISIP UI ini juga berharap, Satgas P2MI Projo dapat berperan aktif dalam berkontribusi memberikan peningkatan kualitas kesejahteran dan kehidupan bagi keluarga para pekerja migran terutama yang ada di desa-desa.
"Karena tujuan kita berbangsa dan bernegara ini kan bagaimana mensejahterakan masyarakat, kalau masyarakatnya tidak sejahtera bagaimana Negara mau kuat. Negara kuat, maju kalau rakyatnya sejahtera, Negara makmur karena rakyatnya makmur," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Satgas Peduli Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Projo, Sinnal Blegur, menerangkan pihaknya berkomitmen menjalankan misi kemanusiaan dalam. Indonesia.
Baca juga: 190 PMI yang Dideportasi Malaysia Kembali ke Tanah Air
Misi lain dari Satgas P2MI Projo ini, lanjut Sinnal, menjadi pelopor sekaligus garda terdepan menolak adanya praktik pengiriman pekerja migran secara unprosedural atau ilegal.
Menurut Sinnal, permasalahan yang dialami pekerja migran saat ini masih sangat banyak sehingga perlu kerja-kerja maksimal dan berkelanjutan.
"Selain mencegah pemberangkatan unprosedural tadi yang kedua adanya meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang selama ini terselenggara," ucap Sinnal.
"Kebetulan pengurus Satgas ini ada pelatih BLK ada yang pengusahanya, jadi ada yang memang dulu punya pengalaman dia kerja illegal," ungkapnya.
Satuan tugas (Satgas) Peduli Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Projo juga berhasil membatalkan pemberangkatan tenaga kerja ilegal di Sukabumi, juga yang paling besar adalah memulangkan 28 PMI Ilegal dari Saudi Arabia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Pasalnya, para PMI yang bekerja diluar negeri memiliki peran sentral dalam peningkatan pendapat negara atau devisa negara serta peningkatan ekonomi keluarga mereka.
Apalagi, saat ini para PMI menyumbang pemasukan bagi negara hingga Rp159,6 triliun setiap tahunnya.
Pemasukan tersebut merupakan pemasukan terbesar kedua setelah Migas yang besarnya Rp159,8 triliun.
Maka dari itu, Moeldoko mendukung atas launcing website Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo.
"Selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran website Satgas P2MI Projo," kata Moeldoko dalam keterangan video yang diterima, Sabtu (6/8/2022).
"Kita semuanya harus bergerak untuk bersama-sama menolak pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal, karena itu sama saja dengan perbudakan manusia," sambung Meoldoko.
Meoldoko menambahkan, bahwa semua pihak harus terlibat dalam mempersiapkan PMI sebelum berangkat. Mulai dari pelatihan, pendidikan serta keterampilan yang menunjang pekerjaannya di luar negeri. (RO/OL-09)
