30 June 2022, 11:08 WIB

KKP: Perikanan Skala Kecil Penting Menopang Ketahanan Pangan RI


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

Antara
 Antara
Ilustrasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada ajang United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal, pada Senin-Selasa (27-28 Juni) menekankan pentingnya peran perikanan skala kecil dalam menopang ketahanan pangan Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini Hanafi menjelaskan, hal tersebut didukung oleh data statistik perikanan Indonesia yang mencatat bahwa sekitar 2,1 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir terlibat dalam perikanan skala kecil.

“Nelayan kecil terus kita berdayakan agar semakin maju. Selain menopang ketahanan pangan, perikanan skala kecil menjadi penggerak ekonomi bangsa,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (30/6).

Pada rangkaian pertemuan internasional itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana menambahkan, ada tiga komponen untuk mengamankan akses sumber daya perikanan skala kecil. Pertama ialah aspek sumber daya ikan, aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi.

“Pada aspek sumber daya ikan, KKP akan menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk mewujudkan ekonomi biru," jelasnya.

Pemerintah akan menjamin ketersediaan kuota untuk nelayan skala kecil/lokal sebagai prioritas. Selain itu, regulasi zona penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan dibuat untuk menjanjikan agar daerah penangkapan perikanan skala kecil terlindungi dari operasi penangkapan ikan skala besar.

Sementara itu, lanjut Ridwan, terkait dengan aspek lingkungan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk melindungi dan mengamankan kesehatan laut, termasuk ekosistem laut yang penting seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Sedangkan, pada aspek sosial ekonomi, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya perikanan terus diperkuat. Diantaranya panglima laot di Aceh, awig-awig di Nusa Tenggara Barat dan penerapan sasi di Indonesia bagian Timur, salah satunya di Teluk Wondama, Papua Barat.

Pemerintah juga melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil antara lain melalui penyediaan akses kepada permodalan, kelembagaan/koperasi, iptek, pemasaran sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam. “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap nelayan kecil terutama terkait regulasi, perlindungan dan pemberdayaan,” pungkas Ridwan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian nelayan skala kecil, KKP juga mengembangkan kampung nelayan maju (kalaju) sebagai program prioritas 2022.

Kalaju merupakan program lintas sektor dan instansi dalam memberdayakan perikanan skala kecil yang terintegrasi sehingga akan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. (OL-12)

 

BERITA TERKAIT