24 June 2022, 17:56 WIB

Pembangunan IKN Butuh Dana Besar, LMAN: Kami Siap Dukung


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara
 Antara
Patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Kalimantan.

DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menyatakan siap mendukung upaya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. 

Namun, sejauh ini belum ada penugasan dari pengambil kebijakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) tersebut. "Presiden menginginkan agar Juni atau Juli ini sudah mulai pembangunan," ujar Basuki dalam diskusi dengan media, Jumat (24/6).

"Kalau kami nantinya memang ditugaskan, ya kami siap, karena sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur itu," imbuhnya.

Baca juga: Presiden Pastikan IKN Pindah Sesuai Rencana

Beleid yang mengizinkan LMAN terlibat dalam pembangunan IKN, tertuang dalam PP 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam pasal 7 ayat (2) PP, disebutkan pendanaan pengadaan tanah untuk persiapan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan satuan kerja di lingkungan kementerian. Itu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, serta melaksanakan fungsi dan tugas manajemen aset negara terkait proyek strategis nasional.

Baca juga: Hasil Survei UI, Pemindahan Ibu Kota Negara masih Penuh Dinamika

Basuki menjelaskan bahwa PP itu memang tidak secara spesifik menyebutkan LMAN sebagai badan yang dapat mendanai pengadaan lahan IKN. Menurutnya, itu dikarenakan pemerintah tak ingin menutup ruang partisipasi pihak lain.

"Pemerintah tidak ingin menutup ruang. Kita tahu kebutuhan dana IKN ini cukup besar. Kalau hanya ditutup pemerintah saja, maka tidak mencukupi. Jadi tidak hanya LMAN, bisa kontribusi swasta, KPBU dan lainnya," papar Basuki.

Diketahui, dalam PP itu diatur juga skema penjaminan, dukungan konstruksi parsial atau dukungan kekayaan, investasi BUMN dan atau swasta, penugasan BUMN dari pemerintah, hibah, berikut pembiayaan kreatif.(OL-11)
 

BERITA TERKAIT