13 June 2022, 17:20 WIB

Pengamat Sarankan Bangun ALKI Rest Area sebagai Sumber Devisa Negara


Abdillah M Marzuqi | Ekonomi

Antara
 Antara
Ilustrasi

PENGAMAT maritim dan pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Marcellus Hakeng Jayawibawa menerangkan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan untuk menjadi rute utama perjalanan kapal-kapal yang hendak melintasi Indonesia tanpa perlu singgah.

"Dengan adanya ALKI tersebut tidak salah apabila Indonesia bercita-cita menjadi poros maritim dunia. Jalur laut di nusantara ini bisa dikatakan padat dan sangat ramai. Oleh karenanya menjadi tugas pemerintah untuk menjamin keamanan pelayaran dan penerbangan di kawasan ALKI yang telah ditetapkan tersebut," jelasnya.

Keunggulan lain terkait keberadaan ALKI untuk Indonesia adalah akan dilewati banyak kapal-kapal niaga. Sayangnya, menurut Hakeng, pelabuhan Indonesia belum menjadi pilihan utama bagi kapal niaga.

"Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia belum menjadi pilihan utama kapal-kapal niaga asing yang melalui wilayah Indonesia. Kebanyakan kapal dagang asing tersebut memilih untuk sandar di pelabuhan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menelurkan ide kreatifnya guna meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan berbagai pelabuhan di tanah air sehingga dapat menjadi pilihan bagi kapal-kapal asing tersebut untuk singgah," tandasnya.

Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) itu juga mendorong pemerintah dapat membaca kebutuhan pasar. Karena, di Selat Malaka, ada lebih dari 120.000 kapal per tahun yang lewat. Lebih 56.000 kapal yang melalui Selat Sunda per tahun. Selat Lombok  dilalui lebih dari 36.000 kapal per tahun. Pemerintah disarankan tidak hanya menganggap ALKI sebagai jalur lintas.

Pemerintah diharapkan mampu menambah devisa negara dengan keberadaan ALKI tersebut.

"Pemerintah pusat dapat mencoba mengembangkan konsep yang saya sebut sebagai ALKI rest area. Di situ nanti, kapal-kapal yang sebelumnya hanya melintasi ALKI, diperbolehkan untuk berhenti sejenak dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengisian air tawar, pergantian kru kapal, belanja kebutuhan untuk logistik di kapal, dan pengisian bahan bakar di area-area terbatas yang sudah ditentukan wilayahnya. Dengan cara tersebut diharapkan kapal-kapal dagang asing tidak hanya melintasi perairan kita saja, tapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi negara Indonesia. Kita bisa membuat beberapa titik ALKI Rest Area seperti di Natuna, Batam, Merak, Tarakan, lombok, Bitung, Kupang, Wayame dan Saumlaki," ungkap Hakeng.


Menurutnya, ALKI rest area bisa berupa pelabuhan dengan sistem ship to ship transfer. Sehingga di lokasi tersebut pun akan tumbuh sektor usaha atau ekonomi baru. Selain itu, di area tersebut juga dapat dibangun pangkalan TNI AL ataupun kantor perwakilan penegak hukum sebagai bukti kehadiran negara.


"Pembangunan pelabuhan atau rest area di wilayah ALKI akan mengokohkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan maritim kita ke depannya selain tentunya juga dapat menggerakan perekonomian daerah dan negara," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT