12 May 2022, 16:09 WIB

Perbankan Diminta Terapkan Kehati-hatian Kucurkan Kredit


Mediaindonesia.com | Ekonomi

Dok MI
 Dok MI
Ilustrasi

HASIL studi lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mencatat masih banyak perbankan yang memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020. 

Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan.

Informasi tersebut dibenarkan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif. Ia menyebut sebanyak enam bank nasional mengucurkan pendanaan untuk industri batu bara. Bahkan jumlahnya mencapai Rp89 triliun. Bank-bank itu adalah BNI, Mandiri, BRI dan BCA.

Pengucuran dana untuk pembiayaan perusahaan tambang batu bara banyak terjadi di Sumatera Selatan hingga Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan bank seharusnya mengedepankan asas kehati-hatian karena yang dikelola adalah dana masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum di internal corporatenya.

"Pada dasarnya di dalam lembaga perbankan dikenal adanya asas prudencial banking dalam mengelola keuangan serta pembiayaan yang melibatkan bank. Jadi sikap bank harus sangat berhati-hati karena menyangkut dana nasabah," ujarnya, Kamis (12/5)

Jika terpaksa harus membiayai, perbankan juga harus mendapatkan jaminan atau agunan dari para perusahaan pertambangan yang berniat meminjam dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penegak hukum harus turun tangan.  

"Bila hal ini dilanggar ketentuan dalam UU Perbankan mengenai prudencial banking ini ada dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, di mana ancaman pidananya minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun (penjara) dan denda maksimum Rp100 miliar," ujar Eva. 

Sementara pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan dugaan adanya pendanaan perusahaan batubara tanpa agunan, perlu adanya transparansi ke publik, sehingga tidak menimbulkan asumsi. 

"Jika publik tahu belakangan akan berpengaruh terhadap citra perusahaan, kinerja ESG perusahaan juga akan menurun dan dampaknya pasti merugikan perusahaan sendiri," kata dia.

Terkait masalah tersebut, Deni mengatakan sebetulnya OJK telah memberikan 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang menjadi acuan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) untuk melakukan pembiayaan.

"Namun memang belum ada sanksi ataupun insentif yang diberikan kepada LJK. Perlu adanya pengawasan serta review (sanksi dan insentif) jika ingin pembiayaan berkelanjutan dapat benar-benar berjalan," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT