20 April 2022, 21:28 WIB

Pemda Didorong Percepat Eksekusi APBD


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara
 Antara
Warga beraktifitas di dermaga yang dibangun dengan dana desa di Desa Wani, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (11/4)

PENELITI dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah daerah mesti bisa lebih cepat mengeksekusi APBD untuk mendorong perekonomian di daerahnya. Sebab penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan baik di triwulan I 2022.

"Kalau kita lihat TKD sampai Maret sudah tumbuh namun jika dilihat dari realisasi APBD terutama belanja relatif masih lebih kecil jika dibandingkan tahun lalu," kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (20/4).

"Tentu ini perlu menjadi perhatian mengingat belanja daerah yang dilakukan oleh pemda penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat dinilai masih dapat ditingkatkan dan dipercepat untuk mendorong geliat ekonomi. Pasalnya, realisasi belanja pemerintah pusat jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2021.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, Yusuf menilai realisasinya relatif baik. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara secara tahunan yang mencapai 30%. Namun diakui pertumbuhan tersebut banyak tertolong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Kondisi ini dikonfirmasi penerimanaan dari pos ini seperti misalnya pajak migas, pertambangan, dan PNBP migas dan nonmigas yang tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Alhasil secara umum, kenaikan surplus ini memang tertolong penerimaan yang tinggi akibat faktor windfall harga komoditas," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus. Kementerian Keuangan mencatat surplus anggaran negara pada Maret 2022 mencapai Rp10,3 triliun, atau 0,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret 2022. Dibandingkan Maret tahun lalu defisit sangat dalam, 0,85%. Tahun ini kita surplus di 0,06% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (20/4).

Surplus terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih tinggi dari realisasi belanja negara. Hingga akhir Maret 2022, negara memperoleh pendapatan sebesar Rp501 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp401,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp99,1 triliun.

Sedangkan belanja negara tercatat hanya Rp490,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp314,2 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp176,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, belanja negara perlu dipacu lagi untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional. (E-3)

BERITA TERKAIT