DEPUTI Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyatakan pertemuan pertama Trade, Investment, & Industri Working Group Presidensi G20 Indonesia 2022 akan mengangkat investasi berkelanjutan sebagai isu prioritas. Agenda tersebut akan dimulai akhir Maret 2022 dengan penyelenggara Kementerian Perindustrian.
Dia menjelaskan isu yang menjadi prioritas yaitu mengenai investasi berkelanjutan. Dari target dan capaian realisasi investasi tahun 2021, Indonesia telah merealisasikan investasi sebesar Rp901 triliun, atau 101% dari target yang ditetapkan oleh Presiden.
Pada capaian ini, telah terjadi keseimbangan pada investasi antara di Pulau Jawa dan luar Jawa. Realisasi investasi 2021 di luar Jawa tahun 2021 tercatat sebesar Rp468,2 triliun atau mencapai 52% dibandingkan di Jawa yang mencapai Rp432,8 atau setara 48%.
"Dari sisi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), juga menunjukkan sudah adanya keseimbangan. Realisasi PMA Rp454 triliun, setara 50,4%, dan PMDN Rp447 triliun, setara 49, 6%. Jadi baik dari sisi keseimbangan Jawa dan luar Jawa, serta investasi dari dalam dan luar negeri sudah menunjukkan keseimbangan," kata Riyatno, dalam Media Briefing TIIWG G20, Jumat (25/3).
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, upaya ini telah mencapai 1.207.893 tenaga kerja Indonesia dari 133.258 proyek.
Keterkaitannya dengan investasi berkelanjutan, yaitu dari tren berdasarkan sektor realisasi investasi tahun 2019-2021. Presiden memandatkan transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah, atau hilirisasi.
Realisasinya, investasi tahun 2019 untuk sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp61,6 triliun. Sedangkan di tahun 2001 capaiannya Rp117,5 triliun, atau meningkat 90,7%.
Baca juga: G20 Indonesia Jadi Momentum Bangkitkan Pelaku UMKM
BKPM juga belum lama meluncurkan peta potensi investasi, menunjukkan di Indonesia ada 47 potensi proyek dengan nilai investasi Rp115,2 triliun, yang tersebar di 33 provinsi, terdiri dari 4 sektor, yaitu pariwisata, kawasan ekonomi khusus, industri manufaktur dan infrastruktur.
Lokasinya tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara. Proyek investasi ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Dari 47 hingga saat ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap pencapaian 17 SDGs.
Hasil pemetaan pembangunan berkelanjutan terhadap SDGs ada 5 yaitu tanpa kemiskinan, kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Untuk mendorong investasi melalui sektor prioritas yang memiliki nilai tambah, pemerintah memprioritaskan antara lain pertama industri berorientasi ekspor seperti farmasi dan alat kesehatan, otomotif, elektronik, energi baru dan terbarukan, infrastruktur, dan pertambangan yang menciptakan nilai tambah.
Arahan dari Presiden untuk transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri hilirisasi salah satunya dengan larangan ekspor barang mentah, yang sudah diterapkan sejak 2020. Fokusnya pada SDA sumber daya alam yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain, salah satunya adalah nikel.
Peningkatan nilai ekspor produk turunan dari nikel dalam 3 tahun yang lalu dari US$1,1 miliar diperkirakan akan menjadi US$20 di 2021.
Nikel menjadi komponen utama baterai mobil listrik mobil, yang berkontribusi terbesar yaitu 35%. Komponen baterai pada mobil listrik yang banyak digunakan adalah nikel baik nikel kobalt aluminium, maupun nikel mangan kobalt, masing-masing sekitar 80%.
"Indonesia memiliki cadangan nikel bijih ni paling tinggi di dunia yaitu 23,7%," kata Riyatno.
Hilirisasi nikel menjadikan Indonesia nantinya menjadi pusat produksi mobil listrik dunia. Investasi dari beberapa investor dunia seperti LG energy solution dengan rencana investasi US$9,8 miliar, CATL industri baterai terintegrasi US$ 5,2 miliar, lalu Foxconn untuk industri kendaraan listrik
Hilirisasi investasi juga berdampak besar melalui kerjasama antara BUMN dengan pengusaha nasional di daerah, juga TKDN serta penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Di 2022 pemerintah menetapkan target investasi Rp1.200 dari 2021 yang sebesar Rp900 triliun. BKPM melakukan langkah-langkah strategi antara lain dengan menetapkan 4 pemetaan wilayah untuk penanaman Sumatera, DKI Jakarta dan Kalimantan, Jawa Barat dan seluruh Sulawesi, serta Jawa Timur dengan Papua.
"Dengan pembagian wilayah tersebut diharapkan nantinya masing-masing kabupaten kota ditetapkan targetnya. Tentu secara berkala akan dilakukan pembahasan atau berapa yang jumlah yang bisa direalisasikan," kata Riyatno.
Kedua, di masing-masing daerah akan dibuat daftar investasi terbesar di kabupaten kota dalam rangka untuk mengejar, merealisasikan investasi.
Ketiga, membentuk satgas peningkatan investasi yaitu dalam rangka untuk memastikan realisasi investasi PMA PMDN yang telah memperoleh perizinan usaha. (A-2)
