DALAM periode 2016-2021 pemerintah telah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp105,62 triliun. Jumlah itu bakal bertambah seiring dengan penganggaran suntikan modal kepada LMAN sebesar Rp28,84 triliun di 2022 menjadi Rp134,46 triliun.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3). "Ini jumlah yang besar yang menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, supaya pembangunan infrastruktur tidak perlu repot memikirkan tanah, LMAN kita tugaskan untuk membebaskan tanah, membayar supaya pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat," ujarnya.
LMAN, kata Suahasil, memiliki fungsi untuk mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pembebasan lahan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dengan fungsi itu, LMAN dituntut untuk bisa memenuhi dan menyediakan kebutuhan lahan bagi PSN.
Selain itu, LMAN juga didorong agar mampu menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan andal. Tujuannya ialah untuk makin mempermudah serta mempercepat pembangunan PSN sesuai seperti yang ditargetkan pemerintah.
"Kami minta LMAN terus memperkuat ekosistem infrastruktur agar dapat melihat infrastruktur dalam konteks yang lebih luas," kata Suahasil.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengungkapkan, LMAN memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, tanpa adanya lahan yang tersedia, pembangunan infrastruktur dan misi besar pemerintah tak akan terwujud untuk mencapai pemerataan.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang
Dia menambahkan, dana yang digelontorkan pemerintah kepada LMAN sejatinya merupakan wujud komitmen pengambil kebijakan menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2021 misalnya, pendanaan lahan yang dilakukan LMAN mencapai Rp22,85 triliun, tertinggi sejak Badan Layanan Umum (BLU) itu didirikan.
"Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan lahan dan target pembangunan infrastruktur kita sangat besar," ujar Rionald.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur. Keterlibatan dalam pengawasan, pengamanan, dan pengendalian lahan mesti dipastikan agar kerja LMAN tak sia-sia. "Jangan sampai tanah yang kita bebaskan malah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, karena berpotensi menghambat proses konstruksi," kata Rionald.
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, hingga akhir Februari 2022, pihaknya telah melakukan pendanaan lahan sebesar Rp10 triliun. Dus, uang negara yang telah digunakan oleh BLU dalam pembebasan lahan sejak 2016 telah mencapai Rp115,62 triliun.
Pembebasan lahan itu, lanjut Basuki, diperuntukkan bagi PSN seperti pembangunan jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, hingga pelabuhan. Dia menyatakan, LMAN akan tetap komitmen menjalankan fungsinya untuk mendukung PSN yang telah dipetakan oleh pemerintah.
"LMAN tetap komitmen, sepanjang itu adalah PSN kami akan memastikan bahwa lahan untuk PSN ini bisa disediakan dalam rangka mempercepat konstruksi," pungkasnya. (OL-4)
