23 February 2022, 16:15 WIB

Status BSI Mesti Diperkuat


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara
 Antara
Karyawati Bank Syariah Indonesia (BSI) menghitung uang rupiah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Daud Beureueh, Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/1).

PEMERINTAH dinilai perlu memperkuat status PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menjadi lebih dari sekedar entitas anak usaha, agar peran strategisnya sebagai lokomotif ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air semakin kokoh dan mengakar.

Pengamat ekonomi dan perbankan Binus University Doddy Ariefianto mengatakan, BSI masih memiliki satu kelemahan utama, yaitu masih berstatus sebagai anak usaha bank BUMN. Padahal untuk melebarkan sayap, status BSI harus lebih kuat dari sekadar anak usaha.

"Saya pikir BSI harus menjadi entitas sendiri, kalau negara ini serius mengembangkan ekonomi syariah," kata Doddy dikutip dari siaran pers, Rabu (23/2).

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 50,83% saham BSI. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI sekitar 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sekitar 17,25%. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5%, termasuk publik 7,08%.

Doddy menjelaskan, status BSI sebagai anak usaha tiga Bank BUMN akan membuatnya sulit menentukan arah bisnis secara mandiri. Padahal menurutnya, bank syariah harus lepas dari bayang-bayang bank konvensional untuk berkembang lebih cepat.

Selain menjadi entitas sendiri, BSI juga perlu memperkuat diri melalui kemitraan yang solid dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis Islam yang kokoh. Hal itu diyakini akan mempermudah bisnis pembiayaan BSI dan memperluas akses terhadap nasabah maupun debitur baru.

"Target pengembangan bank syariah ini harus bisa membidik sektor produktif. Saat ini banyak bisnis halal, mulai dari hijab, kosmetik, hingga makanan dan minuman," kata Doddy.

Potensi industri halal di Indonesia tergolong besar dengan nilai mencapai Rp4.375 triliun. Dari total nilai tersebut, Industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp2.088 triliun disusul aset keuangan syariah senilai Rp1.438 triliun.

Doddy menambahkan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI juga memiliki tugas berat untuk memperkuat citra bank yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

"Artinya BSI harus sekuat tenaga menjaga kredibilitas bahwa bank syariah adalah sebuah bisnis yang mengedepankan moral. Satu nilai jual bank syariah yaitu fairness, untung berbagi, rugi berbagi. Syariah itu mitra di saat susah dan senang," ujar Doddy.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, hal yang harus diperhatikan untuk memperkuat BSI agar perannya semakin terasa ialah meningkatkan kompetensi.

"Kompetensi pengelola akan menentukan sesuatu hidup dalam jangka panjang atau tidak," tuturnya.

Dengan kompetensi yang mumpuni, pengelola BSI tentunya akan lebih mendorong efisiensi. Terlebih saat ini persaingan industri perbankan berada di ruang digital. Dengan demikian, bank yang memiliki tingkat efisiensi tinggi akan memiliki ruang gerak lebih banyak untuk ekspansi dan melakukan transformasi digital.

"Era digital di depan mata. Percaturan bank digital ditentukan oleh efisiensi," terang Hendrawan.

Adapun saat ini BSI menguasai lebih dari 40% aset perbankan syariah di Tanah Air. Per Desember 2021 bank ini membukukan aset senilai Rp265,29 triliun, naik 10,73% year on year (yoy) atau secara tahunan. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan yang menorehkan pertumbuhan aset 8,27% secara yoy.

Pertumbuhan aset BSI sepanjang 2021, disokong oleh penyaluran pembiayaan yang naik 9,32% secara tahunan menjadi Rp171,29 triliun. Bila dibedah, pembiayaan ritel melesat 12,62% yoy menjadi Rp121,91 triliun, sedangkan pembiayaan wholesale tumbuh secara konservatif atau 2,31% yoy, menjadi Rp49,38 triliun. (E-3)

BERITA TERKAIT