20 February 2022, 22:41 WIB

Kripto Dinilai Ganggu Suplai Uang Dunia


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

AFP
 AFP
Ilustrasi

EKONOM bidang makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menuturkan, salah satu mata uang digital, kripto, berpotensi mengganggu suplai uang dunia. Sebab kerangka kebijakan mengenai aset tersebut masih cukup minim.

"Ini secara mendasar akan mengganggu money supply di dunia, karena memang kripto currency supply-nya tidak ditentukan oleh central bank. Jadi ini perlu koordinasi yang kuat antar central bank seluruh dunia untuk meregulasi dan men-supervisi cripto currency ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (20/2).

Koordinasi antarbank sentral untuk menyusun regulasi dasar mengenai mata uang digital, utamanya kripto dinilai perlu. Itu bertujuan untuk menangani risiko sistemik maupun risiko sistematik yang muncul dari keberadaan mata uang non fisik tersebut.

Karenanya, Riefky mengapresiasi inisiatif forum G20 yang menyepakati perlunya pengawasan dan pengaturan mengenai digital currency. "Harapannya memang ke depan akan memunculkan framework tiap negara di dunia untuk meregulasi, supervisi, dan bisa menjaga stabilitas pasar keuangan global," tuturnya.

Terganggunya suplai uang dunia, jelas Riefky, akan menimbulkan instabilitas pasar keuangan. Terlebih minat masyarakat dunia yang tinggi pada uang tak berwujud itu cukup tinggi dan menghasilkan nilai transaksi yang cukup fantastis.

Meski sejumlah pihak mengeklaim mata uang digital seperti kripto aman dan mudah diakses, nyatanya kripto sering digunakan untuk transaksi kegiatan ilegal dan kriminal. Belakangan ini, kripto digunakan sebagai alat transaksi tiindak pencucian dan penggelapan uang.

"Ini kemudian akan menimbulkan risiko yang bisa ter-channel ke pasar keuangan. Belum lagi lahirnya tindakan spekulatif dengan volatilitas aset yang tinggi, ini juga menjadi channel risiko lain ke pasar keuangan," jelas Riefky.

Untuk itu koordinasi antar bank sentral dunia perlu dilakukan secara intens guna menghasilkan kebijakan yang komperehensif. Khusus bagi Indonesia, kata Riefky, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memantau dan melihat secara mendalam mengenai mata uang digital agar tak muncul dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. (OL-8)

BERITA TERKAIT