MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, eksekusi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo dan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini tahapan pembangunan masih dalam perencanaan.
"Perencanaannya sudah kami lakukan. Ini UU sudah disahkan. Tinggal menunggu perintah Presiden dan penyediaan anggaran dari Menteri Keuangan. Saat ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa melakukan apa-apa," ujarnya kepada pewarta, Sabtu (22/1).
Berdasarkan rencana, lanjut dia, pembangunan tahap awal akan dilakukan untuk menyediakan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Pembangunan tersebut meliputi Istana Negara, Kantor Wakil Presiden, kantor pemerintahan, serta gedung DPR dan MPR.
KIPP akan berdiri di kawasan seluas 265 ribu hektare dan akan dikerjakan hingga 2024. Selain itu, akses penunjang seperti jalan-jalan kawasan dan jalan raya yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan IKN juga menjadi bagian pembangunan tahap awal.
Dalam pembangunan IKN, imbuh Basuki, pemerintah bakal mengajak Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi). "Tidak hanya ibu kota baru, tetapi pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia semua melibatkan Gapensi. Ini karena penyedia jasa konstruksi pasti ikut semua," tuturnya.
Basuki mengatakan, saat ini pendanaan pembangunan KIPP IKN dan fasilitas penunjangnya direncanakan bersumber dari APBN. "Ini yang akan kami siapkan sampai 2024 dengan APBN. Anggaranya akan disiapkan dari Kemenkeu. Jadi soal financing saya ikuti dari yang disiapkan Kemenkeu," jelasnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata tak menjawab saat ditanya perihal rincian alokasi anggaran pembangunan IKN. Dia bilang, saat ini tengah dilakukan pendalaman dan penghitungan kebutuhan anggaran pembangunan.
"Kami terus mendalami rencana kegiatan pembangunan yang disiapkan Kementerian PUPR dan beberapa kementerian lain beserta tahapan-tahapannya. Kebutuhan anggaran sedang disiapkan mengikuti rencana dan tahapan tersebut. Pada saatnya nanti akan dibuka ke publik juga," ujar Isa kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Namun pada Rabu (19/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR bilang, salah satu opsi dana pembangunan IKN dapat berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sekitar Rp178 triliun. Secara total, anggaran PEN 2022 dialokasikan sebesar Rp455,62 triliun terdiri dari alokasi bidang kesehatan Rp122,5 triliun; perlindungan sosial Rp154,8 triliun; dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun. Namun bila penggunaan dana PEN tak dikehendaki, pemerintah akan menggunakan anggaran yang ada di Kementerian PU-Pera.
Baca juga: Nama Kepala Otorita IKN Sudah di Kantong Presiden
Sri Mulyani mengatakan, saat ini tengah melakukan kajian pada pilihan-pilihan dana yang dimungkinkan untuk melakukan pembangunan IKN. "Jika PEN tidak boleh digunakan untuk IKN, tidak apa-apa juga. Nanti PEN tetap saja. Jadi kami lihat kesiapan K/L, kemampuan eksekusi, dan dampak ekonomi yang paling optimal," ujarnya. (OL-14)
