13 January 2022, 21:08 WIB

Presiden: Holding BUMN Pariwisata Adalah Keharusan


Andhika Prasetyo | Ekonomi

Dok Setpres
 Dok Setpres
Presiden Joko Widodo

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa pembentukan holding BUMN pariwisata adalah sebuah keharusan. Melalui terobosan itu, kepala negara optimistis pengelolaan industri turisme oleh perusahaan-perusahaan negara akan lebih optimal.
"Penataan BUMN pariwisata adalah keharusan agar kemajuan sektor pariwisata dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujar Jokowi saat meresmikan InJourney, holding BUMN pariwisata di NTB, Kamis (13/1).
Selama ini, Kepala Negara melihat BUMN dengan anak dan cucu perusahaan yang banyak, bergerak di sektor pariwisata dari hulu sampai hilir, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada konsolidasi.

Hal tersebut, membuat kinerja yang dihasilkan menjadi lemah dan tidak maksimal.

"Apa lagi kalau kita bicara soal manajemen, pengelolaan manajemen BUMN ini kalah jauh, kalah jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan swasta. Karena kecil-kecil, sendiri-sendiri, tidak terhubung satu sama lain," papar mantan wali kota Solo itu.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa aset yang dimiliki holding BUMN pariwisata begitu besar. Bahkan, pada 2024, nilainya diproyeksikan akan menyentuh Rp260 triliun. Hal tersebut tentu tidak mengagetkan jika melihat susunan korporasi yang tergabung di dalamnya, mulai dari penerbangan, pengelolaan bandara, perhotelan hingga pengelolaan kawasan pariwisata seperti Nusa Dua, Mandalika, Borobudur dan TMII.

"Semua aset ini bagus-bagus dengan lokasi-lokasi strategis yang premium tapi sayang selama ini tidak dikelola dengan manajemen yang baik sehingga tidak menjadi kekuatan yang besar," lanjut Jokowi.

Ke depan, dengan lahirnya InJourney, pengelolaan wisata oleh perseroan harus jauh lebih baik.

Strategi-strategi harus dijalankan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. "Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi sampai ke penjualan retail-retail suvenir dari para perajin-perajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik," jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Ia pun mewanti-wanti jangan sampai pola kinerja lama, sistem yang ruwet dan gerakan yang tidak gesit masih dipertahankan di tubuh holding.

"Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru, memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru. Kunci ini adalah membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT