06 January 2022, 16:22 WIB

Krisis Batu Bara, Menteri BUMN: Sudah Diantisipasi Sejak 2021


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

Antara
 Antara
Batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022).

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim sudah lama mewanti-wanti krisis pasokan batu bara di dalam negeri. Bencana alam menjadi salah satu penyebab pasokan itu terancam terganggu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dirinya bahkan mengaku telah mengadakan rapat bersama perusahaan BUMN bidang energi untuk antisipasi hal tersebut.

Baca juga: Tindaklanjuti Instruksi Presiden, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi

"Saya sendiri sudah memimpin rapat ini pada Januari 2021, ketika ada kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk listrik. Kalau kita lihat ada La Nina, banjir di mana-mana sehingga produksi menurun dan pengiriman terhambat. Siklus itu sebenarnya sudah wajar dan sudah harus kita antisipasi," kata Erick di Jakarta, Kamis (6/1).

Menteri BUMN menyatakan, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut dengan memastikan pasokan batu bara diprioritaskan untuk dalam negeri. Selama sebulan ini pemerintah pun melarang ekspor batu bara.

"Karena itu kalau kita sebagai negara yang punya SDA (sumber daya alam) besar, tapi tidak punya rencana apalagi tidak menjaga untuk tidak jadi krisis, ini tentu kesalahan besar," terangnya.

Erick pun melakukan sidak bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif ke kantor pusat PLN pada Selasa (4/1). Hal ini untuk memastikan tidak ada pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan batu bara.

"Bapak Presiden Jokowi sudah jelas menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi kita. Karena itu, saya lihat langsung kemarin bersama Menteri ESDM. Pada saat krisis harus ada kegiatan berjalan," tuturnya.

Stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN itu diketahui telah bertambah sebesar 7,5 juta ton metrik per Selasa kemarin. Volume pasokan ini akan terus bertambah hingga mencapai minimal 20 hari operasi.

PLN pun harus memastikan tersedianya 20 juta metrik ton (MT) batu bara untuk mengamankan kondisi pembangkit listrik dalam negeri. Namun, perusahaan pelat merah itu baru mengamankan total kontrak 13,9 juta MT batu bara. (Ins/A-3)

BERITA TERKAIT