27 December 2021, 14:56 WIB

Sekitar 3% Saham Pemerintah di Bank Mandiri dan Bank BRI Dioper ke INA


Fetry Wuryasti | Ekonomi

MI/Moh Irfan
 MI/Moh Irfan
Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri Rudi As Aturridha.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BBRI) melaporkan perubahan kepemilikan saham pemerintah, yang dialihkan kepada Indonesia Investment Authority (INA).

Dikutip dari situs keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/12), disampaikan sesuai POJK 11/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Akta Inbreng, Perseroan telah menerima kuasa untuk melakukan pelaporan perubahan kepemilikan saham PT Bank Mandiri Tbk oleh Pemegang Saham Mayoritas Perseroan (Pemerintah RI) dan INA, sehubungan dengan pengalihan sebagian kepemilikan saham perseroan milik pemerintah kepada Indonesia Investment Authority.

"Saham Seri B yang pemerintah dari 27.999.999.999 lembar saham atau setara 60% di Bank Mandiri, berkurang menjadi 24.266.666.666 lembar saham atau setara 52%," kata Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri Rudi As Aturridha, Senin (27/12).

Dengan demikian jumlah saham pemerintah di Bank Mandiri telah berkurang sebanyak 3.733.333.333 miliar saham Seri B atau setara 8%. Harga pengalihan saham sebesar Rp6.073 per lembar saham berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 515/KMK.06/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, dan ditransaksikan pada Kamis (23/12).

Sedangkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), saham pemerintah Seri B dari 86.108.998.709 (56,82%), berkurang menjadi 80.610.976.875 (53,19%).

"Jumlah saham yang dialihkan 5.498.021.834 Saham Seri B, dengan harga pengalihan per saham Rp 4.061 (berdasarkan KMK 515/2021) dan ditransaksikan Kamis (23/12)," ujar Vice President Bank BRI Kusnandar Nurgraha.

Adapun tujuan pengalihan kepemilikan saham untuk pemenuhan PP 73/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 111/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, dengan status kepemilikan saham langsung. (Try/OL-09)

BERITA TERKAIT