MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewanti-wanti jajaran direksi dan komisaris dari penggabungan atau merger Pelindo soal korupsi di badan perusahaan tersebut. Pasalnya, merger dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV memiliki aset gabungan yang besar sekitar Rp112 triliun.
"Merger Pelindo diharapkan bisa menekan biaya logistik yang mahal, lalu (melawan) korupsi-korupsi yang terjadi, kita lakukan. Direksi dan komisaris Pelindo yang baru punya komitmen itu," kata Erick dalam webinar, Selasa (23/11).
Selain itu, Erick menuturkan, penggabungan Pelindo diyakini bisa menekan biaya logistik yang saat ini mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari Malaysia dan India.
"Angka ini masih tinggi dibandingkan negara lain. Singapura 8% dari PDB, India 13%, Malaysia juga 13%. Kenapa kita tidak bisa mengefisienkan biaya logistik?" tuturnya.
Sejak penyatuan Pelindo, Menteri BUMN mengaku telah menugaskan direksi di perusahaan tersebut untuk mengembangkan pelabuhan di Tanah Air. Hal ini guna meningkatkan pelabuhan Indonesia berdaya saing global.
Baca juga: Dana Pihak Ketiga Naik pada Oktober 2021
Merger Pelindo pun digadang menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan 16,7 juta twenty foot equivalent units (TEUs). "Kita tidak mau menjadi hub (pelabuhan) saja, tetapi superhub di Asia Tenggara menuju Eropa. Toh, kita kaya sumber daya alam (SDA), kita kaya dengan market kita," pungkasnya. (OL-14)
