09 June 2021, 15:49 WIB

Pemerintah Kebut Perbaikan Indeks Infrastruktur Nasional


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Antara
 Antara
Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II.

PEMERINTAH berupaya memperbaiki indeks infrastruktur nasional, yang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

“Indeks infrastruktur terkait dengan indeks kemahalan konstruksi. Karena indeks kemahalan konstruksi itu yang dikejar oleh Bapak Presiden, terkait dengan biaya logistik. Agar harga itu affordable,” jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (9/6).

Suharso menyebut persoalan indeks infrastruktur sempat membuat Kepala Negara geram. Tepatnya saat mengetahui ada pembangunan fasilitas publik yang tidak lengkap dan menyeluruh. Pada akhirnya, proyek tersebut menghasilkan manfaat yang minim bagi masyarakat.

Baca juga: Menhub Tegaskan LPI Jamin Proyek Infrastruktur dapat Berjalan

“Kami yang menginformasikan kepada Bapak Presiden, ada pembangunan waduk, tapi tidak diikuti dengan irigasi primer. Ada pembangunan pelabuhan, tapi tidak diikuti dengan pembangunan akses jalan,” papar Suharso.

“Kenapa? Karena awalnya daerah itu mengatakan mereka akan menyediakan jalan, tapi anggaran mereka tidak tercukupi, sekalipun DAK (Dana Alokasi Khusus) itu disediakan,” sambungnya.

Baca juga: Infrastruktur dan SDM, Kunci RI Terhindar dari Middle Income Trap

Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas terjun ke lapangan untuk memastikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Pihaknya turut meminta DPR ikut serta menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami sekarang keluar dari sarang, kami datang ke daerah dan kami senang sekali kalau Komisi XI bisa menyertai kehadiran kami di provinsi. Kami ini baru hadir di 10 provinsi, masih ada 24 provinsi. Dengan demikian, kita bisa lihat realitasnya,” tukas Suharso.

Diketahui, beberapa waktu lalu Presiden mengutarakan kegeramannya dalam rapat koordinasi nasional pengawas intern pemerintah. Sebab, ada pembangunan infrastruktur yang tidak diikuti dengan fasilitas penunjang.(OL-11)
 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT