09 May 2021, 20:25 WIB

NasDem Minta Investor Lokal Diberi Kesempatan Sama


Cahya Mulyana | Ekonomi

Antara
 Antara
Pariwisata di Lombok

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Syamsul Luthfi mendorong investor lokal menanamkan modal di Lombok, NTB. Pemerintah juga diminta adil dalam memberikan kesempatan untuk pengembangan usaha oleh pengusaha dalam negeri.

“Kalau pengusaha lokal kita berdayakan, maka dampaknya tentu akan lebih banyak juga menyerap tenaga lokal kita,” ungkap Syamsul Luthfi dalam keterangannya, Minggu (9/5).

Ia merasa miris dengan menjamurnya pengusaha dari luar negeri di Lombok. Seharusnya pemerintah mengutamakan dan memberdayakan investor lokal lebih dulu.

"Karena jelas mereka juga dianggap mampu dan bisa menggandeng orang luar yang memiliki modal," paparnya.

Pihaknya menegaskan kalau pengusaha lokal diberikan kesempatan, maka hasil usaha mereka juga pasti akan berputar di Lombok. Kurangnya pengusaha lokal diberikan peluang berinvestasi selama ini hanya akibat persoalan manajemen.

Luthfi mengambil contoh manajemen lama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tidak mementingkan pengusaha lokal untuk digandeng di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

"Bahkan sebelumnya beredar informasi sudah mengkapling lahan-lahan di ITDC untuk menggandeng orang-orang luar. Padahal dari segi modal pengusaha lokal juga mampu,” terangnya.

Pihaknya menegaskan bahwa sampai saat ini di kawasan ITDC belum terlihat bekerja sama dengan pengusaha lokal seperti untuk mengembangkan fasilitas penginapan. 

“Makanya ini menjadi PR berat kita untuk selalu mengingatkan jajaran manajemen ITDC supaya jangan masyarakat kita menjadi penonton dan merasa asing dirumah mereka sendiri,” kritiknya.

Ia kemudian membandingkan pola investasi pariwisata dan ekonomi yang ideal seperti di Bali. Kearifan lokal Pulau Dewata tercermin dalam denyut ekonomi dan industri pariwisata.

Terlebih potensi yang ada di Lombok Tengah cukup bagus dalam pengembangan pariwisata ke depan. Apalagi saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Makanya harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan para pelaku wisata yang ada di kawasan wisata itu,” tambahnya.

Tidak bisa dipungkiri, kalau para pelaku wisata tidak terbuka memberikan informasi, maka pemerintah juga akan kesulitan mendeteksi kasus-kasus yang terjadi. Banyak investor luar yang membayar tanah warga dengan harga murah, kemudian mereka membiarkan mangkarak setiap tahun dan tetap kumuh.

“Ini modus supaya daerah kita tidak berkembang. Makanya kita harus bersatu menyamakan persepsi kita. Jangan mudah dipecah-belah. Setiap orang baru masuk belum tentu juga punya niat yang baik. Jadi kita harus selektif. Semua ini juga tidak terlepas dari koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang masih kurang,” pungkas Luthfi. (OL-8)

BERITA TERKAIT