14 April 2021, 23:01 WIB

BKPM Jadi Kementerian, Ini PR yang Mesti Diselesaikan


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Dok. BKPM
 Dok. BKPM
Logo BKPM

EKONOM dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi telah terlihat dalam alokasi anggaran di 2021. 

"Perombakan nomenklatur sudah tercium aromanya sejak lama, alokasi anggaran BKPM itu naik, di 2021 hampir Rp1 triliun, padahal di tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar Rp400 miliar. Jadi perubahan itu tampaknya sudah dipersiapkan sejak lama," ujar Bhima dalam Prime Talk Metro TV, Rabu (14/4).

Dia menilai, sejatinya kedudukan Badan dengan Kementerian sejajar. Namun Bhima menilai pemerintah tampak ingin menguatkan kemampuan promosi ke luar negeri ihwal berinvestasi di Tanah Air.

Pekerjaan rumah yang menanti Kementerian baru ialah mengharmonisasi komunikasi dan sinergi dengan kementerian teknis lain yang juga berkaitan dengan investasi. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh BKPM saat ini.

Baca juga : Kementerian Investasi Konsekuensi dari UU Cipta Kerja

Bhima juga menilai, ke depan, Kementerian Investasi harus bisa menyelesaikan tiap persoalan investasi di Tanah Air. Tidak saja membawa banyak investor ke Indonesia, kualitas dari investasi juga harus menjadi perhatian.

"Tahun lalu saja ada pandemi covid pandemi lebih dari 100% (realisasi investasi), tahun ini meski ada tekanan ekononomi, tapi kondisinya jauh lebih baik dari 2020. PR-nya adalah bagaimana investasi itu berkualitas, dan menyerap tenaga kerja. Jadi bukan hanya branding," tutur Bhima.

Dia turut menyoroti perubahan nomenklatur ini menjadi momentum perombakkan kabinet. Menurut Bhima, hal itu jelas merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya, dia berharap, bila benar ada perombakkan kabinet, maka unsur profesional lebih diutamakan, khususnya di kementerian ekonomi.

"Beberapa tahun terakhir ini Menko perekonomian lebih berpolitik. Memang sah saja, tapi dalam hal ini memang lebih baik diarahkan ke profesional. Politisi memang punya andil, tapi memang kami mengharapkan lebih banyak profesional khususnya di ekonomi," pungkas Bhima. (OL-7)

BERITA TERKAIT