26 March 2021, 18:53 WIB

Belanja Pemda Dinilai Belum Bisa Berdayakan Masyarakat Daerah


Despian Nurhidayat | Ekonomi

Ilustrasi
 Ilustrasi
Ilustrasi APBD

PRESIDEN Joko Widodo meminta penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dijalankan dengan program-program strategis dengan sebaik-baiknya sehingga membawa kebaikan dan kesejahteraan daerah masing-masing.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pernyataan Presiden merupakan hal yang wajar. Pasalnya, menurut dia saat ini belanja APBD belum berjalan dengan optimal.

"Permintaan presiden Itu wajar saja karena memang harus diakui belanja pemerintah daerah Itu belum banyak untuk investasi atau program produktif yang memberdayakan masyarakat. Belanja APBD umum nya untuk bayar gaji, bangun kantor bupati dan lainnya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (26/3).

Menurut dia, pernyataan Presiden merupakan tuntutan agar pemerintah daerah mampu melakukan terobosan program yang berdaya guna bagi masyarakat daerah masing-masing.

Baca juga : Proyeksi Ekonomi RI dari Bank Dunia Dinilai Terlalu Optimistis

Piter juga menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak membatasi diri dengan minimnya APBD sehingga tidak melakukan program pembangunan yg produktif.

"Presiden lebih mendorong agar ada skala prioritas. Misal, pembangunan irigasi secara padat karya seharusnya lebih prioritas dibandingkan pembelian mobil baru bupati," kata Piter.

Piter juga tidak menampik bahwa memang pemerintah daerah tidak mungkin menggunakan anggaran dengan semena-mena. Pasalnya saat ini pemerintah pusat juga melakukan berbagai oengawasan yang ketat.

"Kalau pengawasan kan sudah banyak dari BPKP, KPK dan lainnya. Tidak mungkin bupati menghambur-haburkan dana APBD. Maka dari itu, pernyataan Presiden merupakan tuntutan agar pemerintah daerah mau melakukan berbagai inovasi untuk sejahterakan masyarakat," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT