BADAN Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini memiliki tugas memproses pengajukan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan memonitoring pelaksanaan keduanya.
BLU PPDPP menjalankan tugas tersebut melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) untuk menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR. Data yang terekam SiKumbang menunjukkan progres yang terus meningkat.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin sampaikan inovasi SiKumbang yang dikembangkan tersebut merupakan salah satu percepatan kesediaan hunian dalam mempertemukan supply dan demand.
“Kita fokus pada berapa besarnya supply hunian, hingga saat ini potensi dan dukungan aktif para asosiasi pengembang sangat luar biasa dalam memberikan data. Saya apresiasi pengembang yang mendaftarkan terus perumahannya ke Sikumbang. Sehari rata-rata lebih dari seribu hunian didaftarkan di aplikasi ini,” kata Arief dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).
Tercatat dalam database PPDPP per 18 Juni 2020 pukul 14.20 WIB, jumlah lokasi yang terdaftar pada aplikasi SiKumbang telah mencapai 10.408 lokasi, dengan lokasi yang lolos pengecekan sebanyak 3.273 lokasi dan 1.367 lokasi masih menunggu pengecekan. Sebanyak 9.547 lokasi data terintegrasi dengan SiKasep (bisa akad) dan 12.193 pilihan rumah yang tersedia. Sedangkan data yang perlu dilakukan revisi oleh pengembang adalah sebanyak 4.908 lokasi.
Baca juga:
Dalam sistem SiKumbang, PPDPP secara real time mampu menyajikan data hunian kepada masyarakat berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna.
Warna kuning memperlihat perumahan yang masih tersedia, warna hitam untuk perumahan komersil dan warna merah untuk kavling perumahan yang telah terjual. Sehingga dipastikan masyarakat yang mengakses aplikasi SiKasep tidak akan kesulitan dalam memilih rumah idamannya.
Arief juga mengakui bahwa pemetaan itu sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut oleh PPDPP ke dalam berbagai hal ke depannya. Data tersebut dapat sebagai informasi prioritas bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik, air bersih, dan bantuan prasarana sarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program rumah subsidi.
Data ini juga dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana. Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, data dapat secara akurat menghitung perencanaan anggaran program rumah subsidi dari tingkat nasional hingga tingkat daerah kecil sekalipun
“Dengan data ini, maka bank pelaksana diharapkan tidak serta merta menjual rumah subsidi, harus didasarkan data akurat” imbuh Arief.
Di sisi para pengembang, sistem ini juga menjadi benefit tersendiri sebagai media promosi untuk memasarkan huniannya secara efektif dan efisien, Keberadaan pemetaan hunian dari para pengembang ini juga dapat sebagai masukkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur pendukung lokasi rumah subsidi.
Baca juga: PP Tapera Diteken, ASN Kini Resmi Punya Tabungan Perumahan
Lebih lanjut Arief menekankan bahwa perencanaan pembangunan rumah subsidi pada akhirnya dapat didasarkan pada permintaan masyarakat.
“Melalui data tersebut, berarti membangun rumah harus sesuai permintaan. Pemerintah sangat memperhatikan sisi permintaan, inilah yang dinamakan MBR sebagai subyek penyaluran bantuan pembiayaan perumahan."
Dengan mengetahui lokasi yang diinginkan oleh masyarakat melalui SiKasep, para pengembang juga dapat mengetahui referensi dalam membangun huniannya secara efisien, menghindari rumah kosong yang tidak diminati oleh masyarakat.
Saat ini melalui Management Control yang dikelolanya, PPDPP mencatat per 18 Juni 2020 pukul 15.10 WIB sebanyak 174.210 masyarakat terdaftar sebagai user calon debitur pada SiKasep dengan 142.897 user telah lolos subsidi checking dan sebanyak 67.982 masyarakat telah menerima FLPP.
Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah.
Tercatat per 18 Juni 2020 penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp6,87 triliun untuk 67.982 unit rumah, atau telah mencapai 66,32%. Dengan demikian, total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 12 Juni 2020 mencapai Rp51,24 triliun untuk 723.584 unit rumah. (A-2)
