TIDAK bisa dimungkiri bila citra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang jatuh-jatuhnya. Kelakuan sejumlah pegawai dan pejabat mereka beserta keluarga mereka yang nirempati dengan kegemaran pamer kekayaan di muka umum tidak hanya membuat masyarakat muak, tetapi juga telah memaksa KPK bergerak memeriksa orang-orang di kementerian itu yang dicurigai menumpuk harta dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Namun, 'kejatuhan' kementerian bendahara negara itu sesungguhnya juga menjadi berkah buat negeri ini. Kini, satu per satu kelakuan pejabat publik yang bertingkah hedonistik dibongkar habis oleh publik. Bukan cuma mereka yang bekerja di Kemenkeu, melainkan juga di instansi-instansi lain yang selama ini dikenal sebagai tempat 'basah'.
Ibarat permainan sepak bola, publik ialah gelandang pengumpan dan aparat penegak hukum ialah striker. Sejatinya gaya hidup hedonistik tidak cuma membuat geli dan risih yang melihatnya, tetapi juga sekaligus mempertontonkan dugaan aliran uang busuk. Aliran itulah yang mesti diperiksa, diselidiki penegak hukum agar ketahuan apakah uang-uang yang dialirkan itu betul busuk atau tidak.
Sayangnya, dalam hal pengungkapan keserakahan pejabat dan keluarga mereka sering kali gerak publik jauh lebih gesit dan agresif ketimbang aparat pengawas dan penegak hukum. Aparat pengawas semacam inspektorat jenderal di kementerian layaknya macan ompong. Bahkan, tidak cuma ompong, kadang-kadang mereka pura-pura buta dan tuli.
Bagaimana tidak disebut buta dan tuli kalau mereka tidak tahu objek yang mestinya mereka awasi punya aset dan harta yang nilainya tidak sesuai dengan profil jabatan dan gaji. Di depan mata mereka, orang-orang hedonis dan keluarga mereka terus memamerkan kemewahan. Mereka tidak lihat atau pura-pura tidak lihat?
Aparat penegak hukum pun tidak cukup bergas. KPK, kejaksaan, dan kepolisian hampir sama saja lambatnya dalam kasus ini. Setelah publik ramai-ramai menguliti tabiat buruk para pejabat itu, barulah mereka ikut turun tangan. Betul mereka memang butuh landasan bukti yang kuat untuk mengusut kejahatan para pejabat hedonis tersebut. Namun, tidak bisakah mereka sedikit lebih proaktif dan tidak ragu untuk menindaklanjuti hal-hal yang mencurigakan dari mereka?
Catat, setelah geger-geger soal harta pejabat itu, publik tidak mau lagi mendengar cerita tentang laporan adanya transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang 'dicuekin' KPK seperti yang lalu-lalu. KPK bilang data laporan itu bisa menjadi pintu masuk penegakan hukum, lalu mengapa tidak langsung diusut? Mengapa menunggu heboh baru ada tindak lanjut?
Ketegasan penegak hukum memang tidak akan bisa seratus persen mengubah perilaku pejabat yang gemar menumpuk harta haram dan kemudian memamerkannya. Bangsa ini punya persoalan pada kultur masyarakatnya yang terlampau cepat melompat ke fase pemenuhan gaya hidup. Padahal, seharusnya untuk sampai ke situ butuh proses panjang dan mesti melewati fase-fase pembentukan etos kerja, disiplin, dan nilai terlebih dahulu.
Karena itu, pendekatannya harus berjalan seiring. Pemerintah harus pintar menciptakan dua ekosistem yang seimbang antara sistem penegakan hukum yang tegas, adil, serta proaktif dan pembentukan karakter atau budaya, khususnya di lingkungan pemerintah, yang tidak lagi menjadikan gaya hidup sebagai sesuatu yang mesti dikejar.
Tanpa ada langkah radikal untuk menyeimbangkan dua hal itu, Nusantara akan terus seperti ini. Ketika publik teriak, hedonisme tiarap meskipun korupsinya tidak. Lalu, ketika publik lelah dan diam, kaum hedonis kembali bangkit dengan segala kelicikan mereka mengalirkan uang-uang busuk.
