Perppu Pemilu Konsekuensi Logis



Views : 3482 - 06 July 2022, 05:00 WIB
img

 

PEMBENTUKAN tiga daerah otonomi baru di Papua bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua.

Tiga daerah otonomi baru itu ialah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Undang-undang sudah disetujui DPR untuk disahkan, pembentukannya tinggal menunggu waktu.

Konsekuensi pengesahan daerah otonomi baru ialah pembentukan perangkat pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Amanat pembentukan lembaga perwakilan di tiga provinsi hasil pemekaran itu sudah dicantumkan dalam undang-undang pembentukannya. Diamanatkan bahwa pembentukan lembaga perwakilan dilakukan bersamaan dengan Pemilu 2024.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah kursi anggota DPR saat ini ditetapkan sebanyak 575 kursi. Kursi tersebut diperebutkan dalam 80 daerah pemilihan (dapil), yakni setiap dapil terdiri atas paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.

Basis penetapan dapil ialah provinsi, kabupaten/ kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jika diikutsertakan dalam Pemilu 2024, tiga provinsi baru di Papua perlu dibuatkan dapil baru.

Dengan demikian, untuk Pemilu 2024, harus ada penambahan 3 dapil dari total 80 dapil menjadi 83 dapil. Kursi untuk DPR juga bertambah dari sebelumnya 10 menjadi 12 jika diasumsikan setiap dapil memperebutkan 3 kursi. Jumlah kursi secara keseluruhan pun bertambah yang awalnya sebanyak 575 kursi menjadi 577 kursi.

Konsekuensi lain ialah penambahan 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap daerah otonomi baru tersebut. Jika dijumlahkan dengan jumlah anggota DPD yang ada saat ini, totalnya menjadi 148 orang. Penambahan jumlah anggota DPD harus dihitung secara cermat karena UU Pemilu menentukan jumlah anggota DPR sepertiga dari jumlah anggota DPR.

Penambahan dapil dan jumlah anggota DPR membawa konsekuensi perubahan UU Pemilu. DPR dan pemerintah hanya mempunyai waktu tiga bulan dari sekarang untuk merevisi UU Pemilu sebab penetapan jumlah kursi dan dapil dimulai pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.

Merevisi UU Pemilu melalui mekanisme biasa tentu ideal. Akan tetapi, sekali pintu revisi dibuka akan seperti bola salju yang berpotensi mengubah banyak pasal. Opsi paling rasional saat ini ialah merevisi UU Pemilu dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Opsi perppu dipilih Komisi II DPR dan KPU. Alasannya, tenggat yang singkat, belum lagi penataan dapil membutuhkan waktu. Apalagi, tugas KPU cukup berat untuk menyusun dan menata dapil dan alokasi kursi di tingkat DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota. Penataan itu tidak hanya untuk tiga provinsi pemekaran, tapi juga daerah-daerah yang dimekarkan sebelumnya.

KPU dituntut bekerja dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel untuk penataan dapil, mengingat itu berkolerasi langsung dengan kepentingan partai politik, calon, dan pemilih.

Paling penting lagi ialah merevisi UU Pemilu jangan sampai mengganggu kinerja KPU. Selain menata dapil, pembentukan daerah otonomi baru juga berdampak pada kegiatan KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih, menyiapkan struktur penyelenggara pemilu, dan menyusun anggaran.

Sudah saatnya KPU, DPR, dan pemerintah bergandengan tangan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Semua regulasi yang mendukung pelaksanaan pemilu mesti diselesaikan sekarang juga.
 

BACA JUGA